Mahma mengatakan, pekerjaan IJD memiliki waktu pelaksanaan yang relatif singkat. Apabila anggaran baru tersedia pada pertengahan Oktober, maka waktu efektif pelaksanaan pekerjaan hingga akhir tahun hanya sekitar dua setengah bulan.
“Kalau Oktober misalnya duitnya keluar pertengahan Oktober, itu kan 2,5 bulan. November, Desember,” katanya.
Kondisi tersebut membuat BPJN harus memperhitungkan jenis pekerjaan dan kesiapan masing-masing paket sebelum pekerjaan benar-benar dilaksanakan.
Selain anggaran dan waktu, kesiapan lahan menjadi salah satu persyaratan penting sebelum pekerjaan dilaksanakan.
Mahma mengatakan, lahan untuk pekerjaan harus dipastikan dalam kondisi clean and clear.
Menurutnya, BPJN mengikuti pernyataan dari pemerintah daerah terkait kesiapan lahan. Namun, pengalaman sebelumnya menunjukkan bahwa kondisi di lapangan tetap perlu diverifikasi.
“Kalau lahan sebenarnya urusan pemerintah daerah. Mereka sudah menyatakan clean and clear, kita mengikuti” ungkapnya.
Untuk IJD 2026, BPJN NTT berharap persoalan lahan tidak menjadi hambatan sehingga paket yang nantinya mendapatkan alokasi anggaran dapat segera dilaksanakan.
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Laporkan
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
