Perkara dugaan tindak pidana fidusia tersebut melibatkan 45 debitur PT Summit Oto Finance di Kota Kupang dengan total kerugian perusahaan yang ditaksir mencapai Rp1,131 miliar.

Penyidikan perkara ini juga mengarah pada dugaan keterlibatan pihak internal perusahaan. Salah satu tersangka yang ditetapkan polisi diketahui merupakan pegawai PT Summit Oto Finance.

Kasus tersebut bermula dari Laporan Polisi Nomor: LP/B/24/I/2026/SPKT/Polda NTT, tertanggal 26 Januari 2026.

Dalam laporan tersebut, polisi mengusut dugaan pengalihan objek jaminan fidusia berupa 45 unit sepeda motor oleh 45 debitur kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari PT Summit Oto Finance selaku penerima fidusia.

Pengalihan kendaraan tersebut diduga dilakukan secara sengaja. Bahkan, penyidik menduga rangkaian perbuatan itu telah direncanakan sejak awal, sebelum para debitur melakukan perjanjian pembiayaan dengan perusahaan.

Keragaman suku, agama, ras, etnis, bahasa, budaya dan adat istiadat justru menjadi kekayaan yang memungkinkan masyarakat hidup berdampingan dalam semangat persaudaraan.

Pandangan tersebut disampaikan Dr. Yohanes G. Tuba Helan dalam Focus Group Discussion (FGD) yang digelar Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) bekerja sama dengan Universitas Citra Bangsa (UCB) Kupang, Senin, 7 September 2026, di Hotel Harper Kupang.

FGD yang mengangkat tema “Potret Kebhinnekaan dalam Tata Kehidupan Masyarakat Nusa Tenggara Timur” tersebut diinisiasi Anggota MPR RI, Paul Lyanto, dengan menghadirkan 10 pakar dari berbagai latar belakang ilmu pengetahuan dan sejumlah universitas di Kota Kupang.

Dalam pemaparannya berjudul “Potret Kebhinnekaan dalam Tata Kehidupan Masyarakat Nusa Tenggara Timur”, Yohanes G. Tuba Helan menggambarkan NTT sebagai wilayah dengan keragaman yang sangat luas.

Hal itu disampaikan Anggota MPR RI, Ir.Abraham Paul Lyanto, dalam FGD yang digelar MPR RI bekerja sama dengan Universitas Citra Bangsa (UCB) Kupang di Hotel Harper Kupang, Senin, 7 September 2026.

FGD tersebut mengangkat tema “Potret Kebhinnekaan dalam Tata Kehidupan Masyarakat Nusa Tenggara Timur” dan menghadirkan 10 pakar dari berbagai latar belakang keilmuan serta sejumlah perguruan tinggi di Kota Kupang.

Menurut Paul, kegiatan tersebut bukan sekadar forum diskusi, tetapi menjadi bagian dari upaya MPR RI memperoleh masukan akademik dan perspektif para pakar untuk memperkuat pemahaman serta implementasi empat pilar kehidupan berbangsa dan bernegara.

Penguatan tanggul tersebut dilakukan dari dua arah, yakni dari sisi hulu dan hilir. Strategi ini diterapkan untuk mempercepat pekerjaan sehingga kedua titik penanganan nantinya dapat bertemu di bagian tengah.

Kepala Satuan Kerja Operasional dan Pemeliharaan (OP) Sumber Daya Air Nusa Tenggara II, Nahason Hariandja, S.T., M.T., mengatakan anggaran untuk penanganan tanggul tersebut telah dialokasikan sebesar Rp3,5 miliar.

“Sudah dialokasikan anggaran tersebut. Pekerjaan sekarang sudah akan dimulai. Bahkan sudah mulai mungkin mobilisasi alat dan material sudah di lapangan,” ujar Nahason dalam wawancara, Kamis (3/9/2026).

Menurutnya, pekerjaan tersebut telah menjadi perhatian selama beberapa bulan. Setelah anggaran tersedia, persiapan pelaksanaan langsung dilakukan di lapangan.

Pekerjaan Dilakukan dari Dua Arah

BBWS NT II memilih pola pekerjaan dari hulu dan hilir agar penanganan dapat berlangsung secara bersamaan.

Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas III Kupang bersama PT ASDP Indonesia Ferry memperketat pengaturan muatan untuk memastikan keselamatan pelayaran, stabilitas kapal, serta kenyamanan penumpang.

Kebijakan tersebut merupakan tindak lanjut dari Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama DPRD Provinsi NTT dan hasil koordinasi antara stakeholder terkait di Pelabuhan Kupang.

Kepala KSOP Kelas III Kupang, Simon B. Baon, S.Sos., M.Hum., mengatakan pihaknya bersama Dinas Peternakan Provinsi NTT, karantina hewan, ikan dan tumbuhan, Dinas Perhubungan Provinsi NTT, Polri, ASDP serta operator kapal telah melakukan pemeriksaan langsung di lapangan.

Menurut Simon, seluruh pihak memiliki regulasi masing-masing yang harus dihormati. Namun, seluruh ketentuan tersebut harus bermuara pada satu prinsip utama, yakni keselamatan pelayaran.

Kepala Satuan Kerja Operasional dan Pemeliharaan (OP) Sumber Daya Air NT II, Nahason Hariandja, S.T., M.T., mengatakan pihaknya membagi tim dan wilayah koordinasi untuk mempercepat penanganan di sejumlah daerah terdampak.

Penanganan tersebut mencakup wilayah Manggarai Barat, Manggarai, Manggarai Timur, Ende, Nagekeo, Ngada, Sikka hingga Pulau Palue.

Nahason menjelaskan, Satker OP SDA memiliki tugas utama dalam penanganan tanggap darurat, khususnya memastikan infrastruktur yang terganggu akibat gempa dapat kembali berfungsi dalam waktu cepat.

Ia menegaskan, tanggap darurat tidak serta-merta berarti melakukan rehabilitasi permanen seluruh infrastruktur yang mengalami kerusakan.

Hingga 1 September 2026, Kementerian Pekerjaan Umum melalui BPBPK NTT masih bergerak memenuhi kebutuhan dasar masyarakat sekaligus melakukan perbaikan sarana dan prasarana serta pemeriksaan cepat terhadap bangunan terdampak.

Kepala BPBPK NTT, Didik Wahyudi, ST., M.Sc., mengatakan penanganan yang dilakukan balai saat ini berfokus pada tiga tugas utama.

Pertama, pemenuhan kebutuhan air minum dan sanitasi bagi masyarakat terdampak. Kedua, perbaikan sarana dan prasarana dasar yang mengalami kerusakan akibat gempa. Ketiga, pemeriksaan atau asesmen cepat terhadap bangunan untuk mengetahui kondisi dan kelayakan penggunaannya.

“Untuk tahap tanggap darurat ini, sekarang kita masih fokus yang tiga tadi, yaitu pelayanan air minum dan sanitasi, perbaikan-perbaikan cepat supaya pelayanan dasar masih bisa berfungsi, kemudian pemeriksaan cepat bangunan dan infrastruktur terdampak,” kata Didik, Rabu (2/9/2026)

Penanganan kedua jembatan tersebut tidak hanya diarahkan untuk mengembalikan fungsi infrastruktur, tetapi juga memastikan bangunan memiliki kualitas dan ketahanan yang lebih baik dalam menghadapi risiko gempa di wilayah Flores.

Instruksi itu disampaikan Menteri Dody saat meninjau langsung kondisi Jembatan Wae Pesi dan Jembatan Wae Dampek, Jumat (28/8/2026).

Menurut Dody, Jembatan Wae Pesi menjadi salah satu infrastruktur yang mengalami dampak cukup parah akibat gempa. Pemerintah pun bergerak cepat dengan mendatangkan peralatan pendukung dari Jakarta untuk mempercepat proses rehabilitasi.

“Wae Pesi ini secara keseluruhan terdampak paling parah. Kita berusaha merehabilitasi dengan cepat. Saat ini sedang mendatangkan alat dari Jakarta. Mudah-mudahan paling lambat pertengahan September kita sudah mulai melakukan rehabilitasi,” kata Menteri Dody.

Dalam perkembangan terbaru, Basarnas mencatat 112 orang meninggal dunia akibat bencana gempa Flores. Data korban dalam penanganan operasi pencarian dan pertolongan terus diperbarui seiring proses verifikasi di lapangan.

Di tengah proses penanganan dampak bencana, BNPB juga mulai mempercepat tahapan rehabilitasi dan rekonstruksi (rehab-rekon) bagi masyarakat yang rumahnya mengalami kerusakan.

BNPB telah menerjunkan tim Kedeputian Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi ke tujuh kabupaten terdampak untuk mendampingi pemerintah daerah dalam pendataan dan verifikasi kerusakan rumah.

BNPB mencatat, berdasarkan data sementara per 24 Agustus 2026, terdapat 77.912 rumah rusak.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 24.597 rumah rusak berat, 18.537 rusak sedang, dan 34.778 rusak ringan. Kabupaten Manggarai Timur tercatat sebagai wilayah dengan jumlah kerusakan rumah tertinggi.

Pelantikan Sekda definitif tersebut berlangsung di tengah upaya Pemerintah Provinsi NTT menangani dampak gempa bumi yang mengguncang Pulau Flores pada 15 Agustus 2026.

Di tengah situasi sulit tersebut, Gubernur Melki menegaskan bahwa bencana dan berbagai tantangan yang dihadapi daerah tidak boleh menjadi alasan bagi pemerintah untuk berhenti bekerja.

Sebaliknya, kondisi tersebut harus menjadi momentum untuk memperkuat kepemimpinan, soliditas birokrasi, koordinasi antarlembaga, serta pelayanan kepada masyarakat.

“Di tengah suasana duka, hari ini kita melantik Sekretaris Daerah Provinsi NTT. Pelantikan hari ini memiliki arti yang sangat penting. Hari ini kita sedang memastikan mesin Pemerintahan Provinsi NTT memiliki penggerak koordinasi yang definitif,” ujar Gubernur Melki dalam sambutannya.