Hal ini karena besaran anggaran yang tercantum dalam perencanaan belum tentu sama dengan dana yang nantinya benar-benar tersedia dalam DIPA.
“Kalau uangnya tidak sebesar DPP, kemungkinan memang keluarnya sedikit,” jelasnya.
Karena itu, BPJN NTT masih menunggu kepastian besaran anggaran dari pemerintah pusat sebelum memastikan paket-paket yang nantinya dapat berlanjut hingga tahap kontrak.
Mahma memperkirakan, sinyal mengenai kepastian anggaran mulai terlihat pada pertengahan Oktober 2026.
“Pertengahan Oktober seharusnya sudah ada sinyal,” katanya.
Dengan kondisi tersebut, proses tender dapat berjalan terlebih dahulu, sementara kontrak tetap menunggu kepastian tersedianya anggaran.
Mahma menjelaskan, dalam proses tender nantinya terdapat klausul yang mengatur apabila anggaran tidak tersedia dalam DIPA, maka paket dapat dibatalkan.
“Tender dulu, tapi nanti ada klausul kalau uang tidak keluar dalam DIPA, maka dibatalkan dan tidak bisa menuntut,” jelasnya.
Selain persoalan anggaran, faktor waktu juga menjadi perhatian BPJN NTT.
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Laporkan
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
