Wachid menilai persoalan implementasi Pancasila tidak dapat semata-mata disebut sebagai kegagalan sistem. Namun, nilai-nilai baik yang hidup dalam masyarakat belum sepenuhnya digali dan dijadikan dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Ia juga menyoroti praktik politik elektoral yang kerap menyeret kepentingan-kepentingan jangka pendek sehingga mengaburkan semangat kebangsaan yang seharusnya menjadi landasan utama pembangunan.
“Dialog-dialog seperti ini penting untuk mengembalikan Pancasila sebagai pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sekaligus meredam berbagai kepentingan yang dapat mengganggu persatuan nasional,” katanya.
Terkait tata kelola pemerintahan daerah, Wachid menekankan perlunya desain besar hubungan antara pemerintah pusat dan daerah yang benar-benar berlandaskan nilai-nilai Pancasila.
Menurutnya, penguatan hubungan pusat dan daerah harus mampu mengurangi dominasi kepentingan politik jangka pendek dalam penyelenggaraan pemerintahan, sehingga pembangunan dapat lebih berorientasi pada kepentingan rakyat.
Tetap Terhubung Dengan Kami:
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
