3. Meminta Menteri Perhubungan memerintahkan Dirjen Hubla, Dirlala, serta seluruh KSOP/KUPP agar melibatkan Koperasi TKBM dalam seluruh kegiatan bongkar muat di pelabuhan sebagai wadah resmi tenaga kerja.
4. Meminta Kementerian Perhubungan agar: a. Menginstruksikan KSOP Teluk Bayur mencabut PMKU koperasi selain koperasi TKBM yang sudah ada (KOPERBAM) karena tidak sesuai peraturan.
b. Menerbitkan surat edaran bahwa kegiatan bongkar muat dengan floating crane di area STS wajib menggunakan operator dari Koperasi TKBM setempat.
c. Memastikan KSOP Satui dan KSOP Banjarmasin menjalankan Kesepakatan Bersama antara APBMI dan Koperasi TKBM yang telah ditetapkan.
5. Mendesak Menteri Perhubungan untuk menjalankan seluruh ketentuan hukum terkait penyelenggaraan TKBM, termasuk UU Ketenagakerjaan No. 13/2003, PP 7/2021, Permenkop No. 6/2023, serta SKB 3 Menteri, demi perlindungan dan pemberdayaan Koperasi TKBM.
6. Meminta Dirjen Hubla menginstruksikan KSOP/KUPP agar tidak melayani perusahaan bongkar muat yang tidak profesional, tidak memiliki perlengkapan kerja memadai, atau menunggak pembayaran upah TKBM.
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Laporkan
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
