tv-beritakota.com – Penjabat Gubernur NTT, Dr. Andriko Noto Susanto, melantik Drs. Doris Alexander Rihi, M.Si., sebagai Penjabat Bupati Nagekeo pada Sabtu, 11 Januari 2025. bertempat di Aula Rumah Jabatan Gubernur NTT.
Pj. Gubernur menyampaikan terima kasih kepada Herda Helmijaya atas pengabdiannya sebagai Penjabat Bupati Nagekeo Periode 2024-2025.. Pj. Gubernur Andriko berpesan kepada Pj. Bupati Rihi untuk menjalankan kepemimpinan transisional dengan efektif dan optimal, memenuhi harapan masyarakat Nagekeo, dan fokus pada sejumlah prioritas.
Pj. Gubernur Andriko menekankan beberapa prioritas kepada Pj. Bupati Nagekeo yang baru dilantik. Pertama, pengawasan ketat terhadap pelaksanaan APBD 2025 dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan terukur, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto untuk efisiensi anggaran.
Kedua, penanganan kemiskinan, kemiskinan ekstrem, dan stunting melalui konsolidasi tim kerja dan kolaborasi antar pemangku kepentingan. Ketiga, pengawasan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis yang dimulai sejak 6 Januari 2025.
Pj. Gubernur Andriko juga berpesan kepada Pj. Bupati Nagekeo untuk menjaga kondusivitas, membangun komunikasi dengan Bupati dan Wakil Bupati terpilih untuk transisi kepemimpinan yang aman dan lancar, serta memantau perkembangan pembangunan dan mengambil langkah strategis demi kesejahteraan masyarakat.
Usai pelantikan Pj. Bupati, Ny. Stefani Sri Mutarti Rihi dilantik sebagai Pj. Ketua TP PKK Kabupaten Nagekeo. Acara dihadiri oleh perwakilan Danlantamal VII, Danlanud, Kabinda, Kajati, Pimpinan Perangkat Daerah Provinsi NTT, Forkopimda Kabupaten Nagekeo, dan Pimpinan Perangkat Daerah Kabupaten Nagekeo.(*/TM
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Laporkan
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
