Dalam amanatnya, Kapolda menegaskan bahwa Hari Bhayangkara tidak hanya menjadi peringatan hari lahir Polri, tetapi juga menjadi saat yang tepat untuk melakukan introspeksi dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat.
Menurutnya, tantangan yang dihadapi Polri saat ini semakin kompleks seiring perkembangan teknologi, dinamika sosial, hingga ancaman kejahatan transnasional dan digital.
Karena itu, Polri harus terus meningkatkan profesionalisme, beradaptasi dengan perubahan, serta menjaga kepercayaan publik.
«”Di tengah dinamika zaman, Polri harus terus berbenah, adaptif terhadap perubahan, dan mampu menjadi solusi atas berbagai persoalan masyarakat. Kekuatan utama Polri adalah kepercayaan masyarakat,” tegas Kapolda.
Kapolda menjelaskan, Polri juga memiliki peran strategis dalam mendukung agenda pembangunan nasional melalui visi Asta Cita Presiden. Selain menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, Polri ikut mendukung program ketahanan pangan, ketahanan energi, pemenuhan gizi masyarakat, penegakan hukum yang berkeadilan, hingga perlindungan masyarakat dari ancaman kejahatan konvensional maupun kejahatan siber.
Ia mengatakan, berbagai capaian yang diraih Polri selama ini tidak terlepas dari kerja keras seluruh personel yang didukung sinergi bersama TNI, pemerintah daerah, tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, akademisi, media massa, dan seluruh elemen masyarakat.
“Atas nama Polda Nusa Tenggara Timur, saya menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada seluruh pihak yang selama ini telah memberikan dukungan terhadap pelaksanaan tugas-tugas kepolisian,” ujarnya.
Mengangkat tema “80 Tahun Mengabdi, Polri untuk Masyarakat”, Kapolda menilai tema tersebut merupakan tekad dan komitmen moral Polri untuk terus hadir memberikan rasa aman, perlindungan, serta pelayanan terbaik kepada masyarakat.
Kapolda juga memberikan penghargaan kepada seluruh personel Polri dan ASN Polda NTT atas dedikasi, loyalitas, dan pengabdian yang telah diberikan. Ia mengingatkan seluruh anggota agar senantiasa mengedepankan pelayanan yang humanis karena Polri merupakan institusi negara yang paling dekat dengan masyarakat hingga ke tingkat desa.
Selain meningkatkan kualitas pelayanan publik, Kapolda meminta seluruh personel memperkuat sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan, menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat, serta meminimalkan pelanggaran disiplin maupun kode etik profesi.
Ia menegaskan bahwa setiap jabatan merupakan amanah yang harus dijaga dengan penuh integritas dan tanggung jawab demi kepentingan masyarakat, institusi Polri, serta Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Mengakhiri amanatnya, Kapolda mengucapkan Selamat Hari Bhayangkara ke-80 kepada seluruh anggota Polri di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
Ia mengajak seluruh personel terus menggelorakan semangat pengabdian, meningkatkan profesionalisme, memperkuat solidaritas, dan terus bekerja untuk masyarakat agar Polri semakin modern, presisi, dan dipercaya publik.
Peringatan Hari Bhayangkara ke-80 di Polda NTT tidak hanya menjadi seremoni tahunan, tetapi juga menjadi penegasan bahwa Polri akan terus memperkuat pengabdian kepada masyarakat melalui pelayanan yang semakin profesional, humanis, dan berintegritas demi mendukung terciptanya keamanan serta pembangunan di Nusa Tenggara Timur.
Dengan kepercayaan masyarakat sebagai modal utama, Polda NTT berkomitmen terus meningkatkan kualitas pelayanan publik, penegakan hukum yang berkeadilan, serta respons cepat terhadap berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat.
Semangat “Polri untuk Masyarakat” diharapkan tidak hanya menjadi tema peringatan, tetapi diwujudkan melalui pelayanan yang profesional, humanis, transparan, dan akuntabel. (*/red)
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Laporkan
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
