“Peristiwa bencana tetap membutuhkan upaya saling gotong royong sebagai bangsa karena hal ini menyangkut kemanusiaan. Namun pengelolaan bantuan bagi para korban bencana tidak boleh disusupi oleh kepentingan politik kandidat tertentu. Pemerintah harus jeli dan pandai mengawasi potensi pelanggaran tersebut.” Ujarnya.
Rapat Kerja dan RDP yang diadakan di Komisi II DPR RI ini merupakan bagian dari rangkaian persiapan untuk menyukseskan Pilkada Serentak di seluruh Indonesia, termasuk di seluruh wilayah provinsi NTT.
Diharapkan dengan adanya laporan dari berbagai daerah serta penanganan yang cepat, efektif dan efisien, Pilkada dapat berjalan dengan lancar dan aman, serta menghasilkan pemimpin yang dapat membawa perubahan positif dan kemajuan bagi daerah masing-masing.( */RD)
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Laporkan
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
