“Regulasi perizinan perlu disederhanakan, perbankan harus memberi perlakuan khusus bagi UMKM mikro, dan pelatihan mesti tepat sasaran agar produk lokal semakin kompetitif,” tegas Johni.
Menteri Maman merespons positif, mendorong Pemprov NTT memperkuat fasilitas publik yang inklusif dan memperketat pengawasan penyaluran KUR. Bank NTT juga menyatakan kesiapan menyalurkan KUR hingga Rp200 miliar pada 2026.
Wagub Johni menambahkan, Pemprov NTT akan membentuk tim khusus UMKM–KUR, mempercepat digitalisasi data, mempermudah legalitas usaha, dan meningkatkan kualitas produk daerah.
Ia juga memastikan bahwa ruang promosi di bandara, pelabuhan, terminal, dan titik komersial strategis akan dioptimalkan bagi UMKM lokal.
Rakor ini menjadi momentum penguatan kolaborasi pusat-daerah, BUMN, perbankan, dan komunitas UMKM untuk mewujudkan ekosistem usaha yang lebih inklusif dan berkelanjutan.(*/Red)
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Laporkan
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
