Legalitas Kapal Bisa Buka Akses Pembiayaan
Bagi nelayan, Pas Kecil bukan sekadar dokumen administrasi. Legalitas tersebut menjadi bukti penting atas keberadaan dan kepemilikan kapal sekaligus dapat membuka akses terhadap berbagai fasilitas pemerintah.
Simon menjelaskan, dokumen legalitas kapal juga memiliki kekuatan hukum dan dapat digunakan sebagai dasar untuk memperoleh pembiayaan perbankan setelah memenuhi ketentuan terkait akta hipotek.
“Akta itu kekuatan hukumnya sama dengan BPKB mobil, BPKB motor ataupun sertifikat tanah. Jadi bisa dijamin di bank, tetapi sebelum dijaminkan harus mengambil akta hipotek,” jelasnya.
KSOP Kupang, kata Simon, juga berupaya memastikan pelayanan tidak berbelit-belit. Sepanjang persyaratan terpenuhi, proses penerbitan dokumen bagi kapal yang memenuhi ketentuan dapat dilakukan dengan cepat.
Legalitas Kapal Jadi Kunci Akses BBM Subsidi
Dari sisi nelayan, persoalan legalitas kapal selama ini tidak bisa dipisahkan dari persoalan BBM bersubsidi.
Kepala Bidang Perikanan Tangkap Dinas Kelautan dan Perikanan NTT, Antonius Andy Amuntoda, mengapresiasi langkah KSOP Kupang yang turun langsung memberikan pelayanan kepada nelayan.
Tetap Terhubung Dengan Kami:
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
