Alih-alih membatasi jumlah wisatawan, Usman mendorong pemerintah untuk memperkuat manajemen kawasan konservasi.
Beberapa langkah yang menurutnya lebih efektif antara lain: menambah jumlah petugas pengawasan di kawasan taman nasional, memperbanyak fasilitas pengelolaan sampah dan limbah, menerapkan zonasi berbasis lokasi (site-based management), serta memperkuat koordinasi antara kementerian terkait.
Ia menekankan bahwa konsep wisata bersih yang diinginkan pemerintah seharusnya dicapai melalui pengelolaan yang lebih profesional, bukan dengan membatasi kehadiran wisatawan secara drastis.
“Presiden memang ingin wisata yang bersih dan berkelanjutan. Tapi bersih itu soal manajemen, bukan soal membatasi jumlah manusia,” ujarnya.
Usman Husin menegaskan bahwa konservasi dan ekonomi masyarakat tidak boleh dipertentangkan. Keduanya harus berjalan beriringan agar keberlanjutan lingkungan tetap terjaga tanpa mengorbankan kesejahteraan warga lokal.
Ia pun meminta pemerintah untuk meninjau kembali kebijakan kuota 1.000 orang per hari sebelum diberlakukan penuh pada April 2026.
Tetap Terhubung Dengan Kami:
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
