Keragaman suku, agama, ras, etnis, bahasa, budaya dan adat istiadat justru menjadi kekayaan yang memungkinkan masyarakat hidup berdampingan dalam semangat persaudaraan.

Pandangan tersebut disampaikan Dr. Yohanes G. Tuba Helan dalam Focus Group Discussion (FGD) yang digelar Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) bekerja sama dengan Universitas Citra Bangsa (UCB) Kupang, Senin, 7 September 2026, di Hotel Harper Kupang.

FGD yang mengangkat tema “Potret Kebhinnekaan dalam Tata Kehidupan Masyarakat Nusa Tenggara Timur” tersebut diinisiasi Anggota MPR RI, Paul Lyanto, dengan menghadirkan 10 pakar dari berbagai latar belakang ilmu pengetahuan dan sejumlah universitas di Kota Kupang.

Dalam pemaparannya berjudul “Potret Kebhinnekaan dalam Tata Kehidupan Masyarakat Nusa Tenggara Timur”, Yohanes G. Tuba Helan menggambarkan NTT sebagai wilayah dengan keragaman yang sangat luas.

Hal itu disampaikan Anggota MPR RI, Ir.Abraham Paul Lyanto, dalam FGD yang digelar MPR RI bekerja sama dengan Universitas Citra Bangsa (UCB) Kupang di Hotel Harper Kupang, Senin, 7 September 2026.

FGD tersebut mengangkat tema “Potret Kebhinnekaan dalam Tata Kehidupan Masyarakat Nusa Tenggara Timur” dan menghadirkan 10 pakar dari berbagai latar belakang keilmuan serta sejumlah perguruan tinggi di Kota Kupang.

Menurut Paul, kegiatan tersebut bukan sekadar forum diskusi, tetapi menjadi bagian dari upaya MPR RI memperoleh masukan akademik dan perspektif para pakar untuk memperkuat pemahaman serta implementasi empat pilar kehidupan berbangsa dan bernegara.

Menurut Firman, praktik korupsi di Indonesia saat ini telah berada pada tingkat yang sangat memprihatinkan sehingga membutuhkan langkah pemberantasan yang tegas, konsisten, dan tanpa kompromi.

Ia menegaskan, perang melawan korupsi harus menjadi agenda nasional yang didukung seluruh elemen bangsa.

“Korupsi kian marak. Indonesia hari ini butuh figur seperti Bapak Presiden Prabowo Subianto untuk melanjutkan perjuangannya dalam pemberantasan korupsi,” ujar Firman dalam keterangan persnya, Minggu (26/7/2026).

Firman menilai Presiden Prabowo memiliki komitmen kuat dalam pemberantasan korupsi. Namun, menurutnya, keberhasilan agenda tersebut tidak mungkin dicapai apabila hanya mengandalkan kepala negara seorang diri.