Wakil Rektor II Bidang Umum dan Keuangan Undana, Prof. Dr. Paul Tamelan, M.Si, mengatakan kelanjutan pembangunan gedung tersebut harus menunggu proses pisah batas pekerjaan yang saat ini masih dalam penanganan aparat penegak hukum.

Menurutnya, proses pisah batas diperlukan untuk memastikan secara rinci bagian pekerjaan yang telah diselesaikan kontraktor sebelumnya, bagian yang belum dikerjakan, serta nilai pekerjaan yang telah dibayarkan. Langkah ini penting agar tidak terjadi tumpang tindih pekerjaan maupun pembayaran saat proyek dilanjutkan.

“Pisah batas ini diperlukan agar diketahui dengan pasti bagian mana yang sudah dikerjakan, mana yang belum, serta berapa nilai pekerjaan yang telah dibayarkan. Dengan begitu tidak terjadi tumpang tindih pekerjaan maupun pembayaran,” ujar Paul dalam wawancara, Rabu (5/8/2026)

Penambahan ini membuat total profesor Undana kini mencapai 79 orang, sebuah capaian yang oleh Rektor disebut sebagai penguatan “Benteng Akademik” kampus.

Tiga akademisi yang dikukuhkan yakni Prof. Dr. Linda W. Fanggidae, S.T., M.T. (Arsitektur dan Perilaku), Prof. Dr. Drs. Wiliam Djani, M.Si. (Kebijakan Pembangunan Kesehatan), dan Prof. Zakaria Seba Ngara, Ph.D. (Fisika Material).

Dalam sambutannya, Rektor Undana, Prof. Dr. Ir. Jefri S. Bale, S.T., M.Eng., melontarkan kritik reflektif terhadap fenomena masif penggunaan Artificial Intelligence (AI) di kalangan mahasiswa.

Ia menyoroti kecenderungan generasi muda yang kini lebih memilih “menyewa kecerdasan” AI ketimbang berdialog dan berproses bersama dosen.

“AI mungkin unggul dalam mengolah data, tetapi ia tidak memiliki hati nurani, emosi, dan kepekaan lokal. Di situlah peran guru besar menjadi tak tergantikan,” tegasnya.

Kegiatan yang berlangsung di Rupatama Polda NTT ini menandai babak baru kolaborasi antara dunia akademik dan kepolisian dalam mengawal transformasi penegakan hukum di wilayah Nusa Tenggara Timur.

Rektor Undana, Prof.Dr.Ir Jefri S. Bale,ST.,M.Eng dalam sambutannya menekankan bahwa Undana hadir sebagai think tank bagi Polri untuk mendukung visi Smart Policing melalui riset ilmiah yang mendalam.

Pembentukan PSK ini merupakan implementasi langsung dari Surat Perintah Kapolri Nomor: Sprin/37/I/Huk.2.3./2026.

“Pusat Studi Kepolisian ini dirancang untuk menjembatani kebijakan operasional Polri dengan standar akademik tinggi guna memastikan setiap langkah penegakan hukum selaras dengan perkembangan ilmu pengetahuan kontemporer,” ujar Prof. Jefri Bale.

Bantuan riset berdampak ini akan direalisasikan melalui program penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sepanjang tahun 2026.

Penyerahan bantuan dilakukan secara simbolis oleh Rektor Undana, Prof. Dr. Ir. Jefri S. Bale, ST., M.Eng, kepada Wali Kota Kupang, dr. Christian Widodo, dalam forum Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) Undana di Hotel Harper Kupang, Selasa (24/2).

Momentum itu menjadi penegasan komitmen bersama antara kampus dan pemerintah daerah dalam membangun Kota Kupang berbasis data dan kajian ilmiah.

Usai penyerahan, Wali Kota Kupang menyampaikan apresiasi atas dukungan akademik yang dinilainya sangat strategis bagi arah pembangunan kota.

“Kita membuat kebijakan harus berdasarkan kajian. Tidak bisa top down. Orang butuhnya apel, jangan kita kasih jeruk. Supaya tepat sasaran, kita memang butuh penelitian,” tegasnya.

Program Pendidikan Dokter Spesialis dan Subspesialis akan diselenggarakan oleh tiga perguruan Tinggi yakni Universitas Nusa Cendana (Undana), Universitas Mataram( Unram ) dan Universitas Udayana, Bali.

Peluncuran tersebut ditandai dengan pemukulan gong oleh Gubernur NTT, Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi (Kemdiktisaintek) RI, serta Rektor Undana.

Momentum ini sekaligus dilakukan penyerahan resmi Keputusan Menteri tentang izin pembukaan prodi kepada Undana, Universitas Mataram (Unram), dan Universitas Udayana (Unud).

Program yang diluncurkan meliputi dua bidang yang sangat dibutuhkan di kawasan timur Indonesia, yakni: Spesialis Anestesiologi dan Terapi Intensif , Spesialis Obstetri dan Ginekologi

Pemilihan dua bidang ini bukan tanpa alasan. Di NTT, keterbatasan dokter anestesi masih menjadi persoalan serius.

Langkah ini menjadi bagian dari strategi Undana untuk menjawab kebutuhan ruang akademik yang terus meningkat seiring pertumbuhan jumlah mahasiswa.

Rektor Undana, Prof. Dr. Ir. Jefri S. Bale, S.T., M.Eng., mengonfirmasi bahwa dua proyek multiyears yang telah dimulai sejak 2024 akan kembali dilanjutkan ke tahap kedua pada tahun ini.

Kedua proyek tersebut adalah pembangunan Gedung Fakultas Hukum serta Gedung Program Studi Kedokteran dan Kedokteran Hewan (FKKH).

“Benar, tahun ini kami melanjutkan tahap kedua pembangunan Gedung Fakultas Hukum dan Prodi FKKH Undana. Selain itu, juga ada sejumlah paket pekerjaan fisik lain yang dibiayai melalui PNBP Undana dan dukungan anggaran dari Kementerian Pusat,” ujar Rektor Jefry saat dikonfirmasi, Jumat (23/1/2026)di ruang kerjanya .

Menurut Rektor, dari sisi perencanaan dan penganggaran, seluruh proyek tersebut telah dipersiapkan secara matang dan akan dikerjakan secara bertahap hingga tahun 2027.

” Semoga diberi Hikmat , Kekuatan dalam memimpin, membawa UNDANA semakin maju dan berdampak bagi masyarakat”

Dan ucapan apresiasi dan penghargaan kepada Prof Dr.drh.Max U.E.Sanam, M.Sc

Atas dedikasi dan pengabdian selama menjadi Rektor Undana periode 2021-2025

dr. Efrisca M. Br. Damanik, Sp. PA., M. Biomed., M.M

Direktur 

Gelar prestisius ini ia pertanggungjawabkan melalui Sidang Terbuka Promosi Doktor di FISIP Universitas Nusa Cendana (Undana) Kupang, Rabu (26/11/2025).

Dalam disertasi berjudul “Analisis Kebijakan Publik dalam Penyelenggaraan Pendidikan Menengah Berbasis Teknologi Informasi Digital Inklusif di Kota Kupang”, Johanis menyoroti ketertinggalan mutu pendidikan menengah di NTT, terutama dalam pemanfaatan teknologi digital.

Ia menemukan empat kesenjangan besar:

1. Kesenjangan Infrastruktur—sekolah negeri jauh lebih lengkap fasilitasnya dibanding sekolah swasta.

2. Kesenjangan Akses—banyak siswa dari keluarga kurang mampu tidak memiliki perangkat dan kuota internet.

3. Kurangnya Inklusivitas—kebijakan belum menjangkau semua sekolah dan siswa secara adil.

4. Keterbatasan SDM—guru di sekolah pinggiran masih minim keterampilan digital.

Dari temuannya, lahirlah Model Asadoma, sebuah gagasan baru yang menekankan tiga pilar: kebijakan afirmatif berbasis data, komitmen kuat pemerintah daerah (local political will), serta transformasi perilaku guru dan siswa agar lebih siap hidup di era digital.

Wakil Rektor II, Prof. Paul Tamelan, mengkonfirmasi kelanjutan pembangunan gedung Fakultas Hukum, gedung Fakultas Kedokteran dan Kedokteran Hewan (FKKH), dan trotoar kampus. Proyek ini akan menggunakan dana Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Undana yang mencapai Rp 25 miliar.

” Iya benar tahun ini kita lanjutkan sejumlah paket pekerjaan fisik dari anggaran PNBP Undana” ungkap Wakil Rektor II Undana, Prof Paul Tamelan yang dikonfirmasi pada Selasa, (15/5/2025).

Meskipun anggaran terbatas akibat efisiensi, Undana tetap memprioritaskan penyelesaian proyek-proyek tersebut secara bertahap.

Menurut Prof.Paul, pihaknya tengah mempersiapkan  seluruh dokumen yang diperlukan kendati proses revisi DIPA masih berlangsung.