Kegiatan ini berlangsung di aula lantai 3 Gedung Rektorat UNDANA pada Selasa, 8 Juli 2025.

Hadir dalam acara tersebut, Kajati NTT, Zet Tadung Allo, S.H., M.H., para pejabat utama Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTT, Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) se-daratan Pulau Timor, para dosen dan mahasiswa Fakultas Hukum UNDANA, serta seluruh jajaran jaksa Kejati NTT dan Kejari Kota Kupang. Kehadiran para tokoh hukum ini menjadi bukti dukungan dan antusiasme terhadap kerjasama yang terjalin.

Dalam sambutannya, Rektor Universitas Nusa Cendana, Prof. Dr. drh. Maxs U. E. Sanam, M.Sc., menyampaikan bahwa Indonesia telah menggunakan sistem hukum pidana warisan kolonial selama lebih dari 70 tahun.

“Kini, dengan hadirnya KUHP baru yang akan berlaku efektif mulai tahun 2026, kita memasuki era hukum nasional yang lebih progresif, adil, dan berakar pada nilai-nilai luhur bangsa,” ujar Rektor Maxs.

Kunjungan ini sekaligus merupakan bagian dari strategi Kemdiktisaintek untuk menyelaraskan kebijakan pendidikan tinggi dengan pembangunan nasional berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menteri Brian menekankan pentingnya peran Undana dalam menghadapi era disrupsi teknologi.

Ia mengajak Undana untuk menjadi pusat inovasi dan riset, mentransformasikan tantangan disrupsi menjadi peluang kemajuan.

” Dengan perkembangan teknologi seperti quantum computing, kampus harus menjadi lokomotif perubahan, dengan dosen sebagai penggerak dan mahasiswa sebagai penguat” ungkap Brian.

Budaya riset, kolaborasi, dan inovasi harus ditanamkan untuk menjadikan kampus sebagai pusat pertumbuhan ekonomi.

Menteri Brian juga mendorong pengembangan industrialisasi berbasis riset, khususnya hilirisasi mineral, dan pentingnya kolaborasi triple helix antara kampus, industri, dan pemerintah daerah, termasuk di NTT.