“INDONESIA BERDAULAT ADIL DAN MAKMUR'”

Nur Indah Indryani,S.T.                              PPK 3.3 Provinsi NTT

“INDONESIA BERDAULAT ADIL DAN MAKMUR’

Frangki Simamora,S.T.,M.Eng.                      PPK 3.4 NTT

Wakil Rektor II Bidang Umum dan Keuangan Undana, Prof. Dr. Paul Tamelan, M.Si, mengatakan kelanjutan pembangunan gedung tersebut harus menunggu proses pisah batas pekerjaan yang saat ini masih dalam penanganan aparat penegak hukum.

Menurutnya, proses pisah batas diperlukan untuk memastikan secara rinci bagian pekerjaan yang telah diselesaikan kontraktor sebelumnya, bagian yang belum dikerjakan, serta nilai pekerjaan yang telah dibayarkan. Langkah ini penting agar tidak terjadi tumpang tindih pekerjaan maupun pembayaran saat proyek dilanjutkan.

“Pisah batas ini diperlukan agar diketahui dengan pasti bagian mana yang sudah dikerjakan, mana yang belum, serta berapa nilai pekerjaan yang telah dibayarkan. Dengan begitu tidak terjadi tumpang tindih pekerjaan maupun pembayaran,” ujar Paul dalam wawancara, Rabu (5/8/2026)

Kerja sama tersebut mencakup peningkatan kegiatan pengamanan, penjagaan, pengawalan, hingga audit sistem keamanan di kawasan pelabuhan yang merupakan salah satu objek strategis nasional dan memiliki peran penting bagi negara serta masyarakat.

Kolaborasi ini ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara Kapolda NTT Irjen Pol. Dr. Rudi Darmoko, S.I.K., M.Si. dan Sub Regional Head Bali Nusra PT Pelindo, Fariz Hariyoso, yang berlangsung di Aula Herper Polda NTT, Kamis (6/8/2026).

Selain Nota Kesepahaman, kedua institusi juga menandatangani Perjanjian Kerja Teknis yang dilakukan oleh Direktur Pengamanan Objek Vital (Dirpamobvit) Polda NTT Kombes Pol. Muh. Nur Akbar, S.H., S.I.K., M.H. bersama General Manager PT Pelindo Cabang Tenau Kupang, Andhik Wahyu Kristianto.

Kapal milik TNI AD tersebut sandar di dermaga PT ASDP Ferry Indonesia Cabang Kupang sebelum melaksanakan proses debarkasi muatan di Terminal Peti Kemas Kupang pada Minggu (2/8/2026).

Material dan alat berat yang dibawa selanjutnya akan didistribusikan secara bertahap menuju lokasi pembangunan jembatan.

Kasrem 161/Wira Sakti Kolonel Inf. Albertus Yostina David Alam sebagaimana dilansir melalui akun Instagram KOREM 161 Wirasakti dan Kodam IX Udayana mengatakan kedatangan material dan personel merupakan bentuk dukungan penuh Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak terhadap percepatan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Kupang.

Kedua pendaki gunung Egon tersebut diketahui bernama Daniel (25) dan Yezki (22). Mereka sempat kehilangan arah setelah menikmati panorama di puncak Gunung Egon dan berusaha kembali menuju Pos 1 jalur pendakian.

Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) Maumere, Fathur Rahman, mengatakan laporan diterima dari salah satu survivor, Daniel, sekitar pukul 20.30 Wita.

Menurutnya, kedua pendaki mulai turun dari puncak pada malam hari. Namun, ketika berada di tengah perjalanan, mereka kehilangan arah karena kondisi jalur yang gelap serta jarak pandang yang sangat terbatas.

“Korban hendak turun kembali ke Pos 1 setelah menikmati pemandangan Gunung Egon. Saat berada di tengah perjalanan mereka tersesat, ditambah kondisi malam hari yang menyebabkan jarak pandang sangat terbatas,” ujar Fathur Rahman yang juga bertindak sebagai SAR Mission Coordinator (SMC).

Angka yang diungkap Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) itu menjadi alarm serius bagi Komisi XIII DPR RI, yang menilai persoalan pekerja migran ilegal di NTT belum dapat diselesaikan hanya melalui penegakan hukum semata.

Berangkat dari fakta tersebut, Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Andreas Hugo Pareira menegaskan bahwa pemberantasan tindak pidana TPPO harus dilakukan secara menyeluruh dengan mengubah pola pikir masyarakat, memperkuat edukasi, serta membangun kolaborasi lintas lembaga agar masyarakat tidak lagi menjadi korban sindikat perdagangan orang.

Pernyataan itu disampaikan Andreas saat memimpin Kunjungan Kerja Reses Komisi XIII DPR RI di Kota Kupang, Rabu (22/7/2026).

Dalam kunjungan tersebut, Komisi XIII berdialog dengan Komnas HAM, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Kantor Wilayah Kementerian Hukum, Kantor Wilayah Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, serta Kantor Wilayah Kementerian HAM untuk membahas persoalan TPPO dan kekerasan seksual yang masih menjadi tantangan besar di NTT.

Program ini menjadi salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan ketersediaan air bagi masyarakat yang setiap tahun terdampak kekeringan, khususnya di wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT).

PPK ATAB 1 BBWS Nusa Tenggara II, Daud Djami, S.ST, mengatakan saat ini tim masih melakukan survei lapangan dan pengumpulan data teknis, termasuk kondisi kelistrikan di setiap lokasi pembangunan.

“Untuk sementara teman-teman baru turun mengambil data-data teknis di lapangan, termasuk kondisi kelistrikan. DED juga masih dalam proses sehingga kami masih menunggu seluruh data pendukung sebelum pekerjaan dimulai,” ujar Daud, Rabu (22/7/2026).

Empat titik pembangunan tersebut tersebar di dua lokasi di Kota Kupang, yakni Kelurahan Naioni dan Kelurahan Bakunase, serta dua desa di Kabupaten Malaka, yaitu Desa Weoe dan Desa Umanen Lawalu.