Penetapan tersebut ditandai dengan penyerahan Surat Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga di Gedung Graha Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora), Jakarta, Selasa (23/6/2026).

Gubernur NTT, Emanuel Melkiades Laka Lena, menyebut penunjukan ini merupakan buah dari kerja keras, doa, serta perjuangan panjang berbagai pihak yang selama ini telah meletakkan fondasi pembangunan olahraga di daerah.

Pernyataan itu disampaikan Menpora dalam konferensi pers di Media Center PON XXI wilayah Medan, Sumatra Utara, pada Jumat (13/9/2024) malam, merespons berbagai isu yang beredar terkait beberapa arena atau venue pertandingan yang belum selesai pengerjaannya serta dugaan kualitas makanan atlet yang dianggap tidak memadai.

Dito menjelaskan bahwa tudingan tersebut tidak berdasar dan sengaja disebarkan oleh pihak yang hanya melihat sebagian kecil permasalahan tanpa memahami konteks lebih luas.

Ia menegaskan bahwa penyelenggaraan PON telah berjalan sesuai peraturan yang ketat dan transparan. Bahkan, pemerintah telah memperkuat pengawasan dengan mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 24 tahun 2024, yang memastikan adanya dua Satuan Tugas (Satgas) khusus untuk mengawasi pelaksanaan dan tata kelola PON serta Peparnas.

Satgas ini berperan aktif dalam setiap tahap pelaksanaan PON, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi. Dengan adanya pengawasan berlapis ini, setiap keputusan yang diambil memiliki dasar hukum yang kuat, sehingga tudingan adanya penyelewengan dana atau tindakan korupsi tidak bisa dibenarkan.

“Isu penyelewengan dana atau korupsi dalam penyelenggaraan PON tidak dapat diterima. Kami memiliki dua Satgas yang bertugas mengawasi seluruh proses, dari pengambilan keputusan hingga implementasinya di lapangan. Semua berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku, dan transparansi adalah prioritas kami,” ujar Dito Ariotedjo dengan tegas.

Menpora juga meminta publik untuk tidak mudah terpengaruh oleh isu yang belum tentu benar. Menurutnya, beberapa foto dan video yang beredar di media hanya menunjukkan sebagian kecil masalah tanpa melihat keseluruhan pelaksanaan yang sebenarnya.

“Setelah pembukaan PON, saya melihat beberapa foto dan video yang tersebar di media sosial, tetapi itu hanya contoh kasus kecil. Saya minta kepada semua pihak untuk melihat keseluruhan pelaksanaan, bukan hanya satu atau dua contoh,” jelas Dito.

Dalam kesempatan yang sama, Menpora juga memberikan catatan penting kepada pemerintah daerah sebagai tuan rumah PON untuk terus meningkatkan persiapan di masa mendatang.

Ia menekankan bahwa perhelatan sebesar PON membutuhkan persiapan matang setidaknya empat tahun sebelum acara berlangsung. Hal ini diperlukan untuk memastikan bahwa segala infrastruktur, fasilitas, dan kebutuhan teknis lainnya siap tepat waktu.

“Kami berharap ke depan, tuan rumah harus lebih siap dalam segala aspek, terutama dalam mempersiapkan venue dan infrastruktur. Persiapan minimal empat tahun sebelum pelaksanaan PON adalah hal yang wajib dilakukan, agar acara ini dapat berjalan dengan lebih lancar dan sukses,” tambah Dito.

Selain itu, Dito Ariotedjo juga menyoroti pentingnya fokus dalam memilih cabang olahraga yang akan dipertandingkan pada PON di masa mendatang. Menurutnya, cabang olahraga yang diikutsertakan harus disesuaikan dengan kebutuhan di level internasional, seperti ASEAN Games dan Olimpiade, untuk meningkatkan kualitas atlet Indonesia.

Dito Ariotedjo pun kembali menekankan komitmen pemerintah untuk menyelenggarakan PON secara transparan dan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Ia mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk mendukung penuh pelaksanaan PON XXI Aceh-Sumut 2024 dan menjaga semangat sportivitas serta persatuan di antara seluruh kontingen.

“Kami di sini untuk memastikan bahwa PON berjalan lancar dan transparan. Mari kita jaga semangat kebersamaan ini dan dukung atlet-atlet kita untuk mencapai prestasi terbaik,” tutup Menpora. (*/Red)