Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur menggelar rapat koordinasi lintas instansi guna membahas penyelesaian pengadaan tanah proyek tersebut di Aula Lopo Sasando Kejati NTT, Rabu (6/5/2026).

Rapat dipimpin langsung Kepala Kejati NTT dan dihadiri sejumlah pemangku kepentingan, di antaranya Kepala Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Nusa Tenggara II, Bupati Nagekeo, ketua DPRD Kabupaten Nagekeo, perwakilan Kantor Wilayah ATR/BPN Provinsi NTT, Kantor Pertanahan Kabupaten Nagekeo, serta jajaran Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara dan Bidang Intelijen Kejati NTT.

Koordinasi tersebut menjadi langkah penting dalam memastikan penyelesaian berbagai hambatan pengadaan tanah agar pembangunan Bendungan Mbay/Lambo dapat berjalan sesuai target pemerintah pusat.

Proyek bendungan ini dinilai strategis karena akan mendukung ketahanan air, penyediaan air baku, irigasi pertanian, pengendalian banjir, hingga penguatan ekonomi masyarakat di Kabupaten Nagekeo.

Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Nusa Tenggara II menyebut, salah satu kendala yang dihadapi yakni keterbatasan anggaran yang berpotensi menghambat target penyelesaian dua Proyek Strategis Nasional (PSN) tersebut.

Kepala BBWS Nusa Tenggara II, Parlinggoman Simanungkalit, S.T.,M.PSDA mengatakan pihaknya telah menyampaikan langsung persoalan itu kepada Kantor Staf Presiden (KSP), khususnya terkait kepastian dukungan pendanaan untuk kedua bendungan.

Dalam wawancara di Kupang, Selasa (5/5/2026), Parlinggoman menjelaskan bahwa Bendungan Manikin masih membutuhkan anggaran sekitar Rp1,1 triliun agar dapat rampung sesuai target pada 2028. Namun, alokasi dana yang tersedia tahun ini baru sekitar Rp75 miliar.

“Kalau hanya mendapat sekitar Rp100 miliar per tahun, maka penyelesaiannya bisa memakan waktu hingga 11 tahun lagi. Karena itu kami meminta tambahan anggaran sekitar Rp300 miliar per tahun agar target 2028 bisa tercapai,” ujarnya.