Wakil Ketua Komisi V DPR RI Andi Iwan Darmawan Aras mendorong percepatan pembangunan Jalan Lingkar Utara Flores di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).

Infrastruktur strategis tersebut dinilai menjadi kunci memperkuat konektivitas antarwilayah di Pulau Flores sekaligus membuka akses yang lebih cepat menuju kawasan pariwisata super prioritas Labuan Bajo.

Dorongan tersebut disampaikan Andi Iwan saat Kunjungan Kerja Reses Komisi V DPR RI di Kabupaten Manggarai Barat, Rabu (22/7/2026).

Menurutnya, percepatan pembangunan jalan tidak hanya bergantung pada besarnya alokasi anggaran pemerintah, tetapi juga sangat ditentukan oleh kesiapan lahan yang menjadi lokasi pembangunan.

Ia meminta pemerintah daerah mempercepat penyelesaian proses pembebasan lahan agar pekerjaan konstruksi tidak lagi mengalami hambatan administratif maupun teknis.

Program ini menjadi salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan ketersediaan air bagi masyarakat yang setiap tahun terdampak kekeringan, khususnya di wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT).

PPK ATAB 1 BBWS Nusa Tenggara II, Daud Djami, S.ST, mengatakan saat ini tim masih melakukan survei lapangan dan pengumpulan data teknis, termasuk kondisi kelistrikan di setiap lokasi pembangunan.

“Untuk sementara teman-teman baru turun mengambil data-data teknis di lapangan, termasuk kondisi kelistrikan. DED juga masih dalam proses sehingga kami masih menunggu seluruh data pendukung sebelum pekerjaan dimulai,” ujar Daud, Rabu (22/7/2026).

Empat titik pembangunan tersebut tersebar di dua lokasi di Kota Kupang, yakni Kelurahan Naioni dan Kelurahan Bakunase, serta dua desa di Kabupaten Malaka, yaitu Desa Weoe dan Desa Umanen Lawalu.

Penyerahan aset tersebut menjadi langkah strategis untuk mempercepat rekonstruksi Pelabuhan Kolbano yang ditargetkan mulai dibangun pada tahun 2027.

Lahan yang telah bersertifikat itu diserahkan langsung Bupati Timor Tengah Selatan kepada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut pada 25 Juni 2026, sekaligus menandai selesainya salah satu persyaratan utama pembangunan infrastruktur pelabuhan di wilayah pesisir selatan Pulau Timor.

Kepala KSOP Kelas III Kupang, Simon B. Baon, S.Sos., M.Hum, mengatakan seluruh proses administrasi hibah lahan telah selesai sehingga Kementerian Perhubungan kini dapat melanjutkan tahapan pembangunan setelah penyusunan Detail Engineering Design (DED) rampung.

“Pemerintah Kabupaten TTS memberikan dukungan yang sangat besar. Lahan pelabuhan telah resmi diserahkan kepada Kementerian Perhubungan sehingga menjadi dasar bagi pengembangan dan pembangunan Pelabuhan Kolbano ke depan,” kata Simon, Jumat (17/7/2026).

Optimisme tersebut dapat terwujud apabila pengembangan jaringan distribusi dan sambungan rumah mendapat dukungan pendanaan yang memadai.

Kepala BPBPK NTT, Didik Wahyudi, ST., M.Sc, mengatakan pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum telah menyelesaikan pembangunan infrastruktur utama SPAM Raknamo, mulai dari instalasi pengolahan air (IPA), jaringan distribusi utama (JDU), hingga reservoir.

Setelah seluruh pekerjaan rampung dan melalui proses commissioning, aset tersebut telah diserahterimakan kepada Pemerintah Kabupaten Kupang melalui PDAM Kabupaten Kupang sebagai pihak yang bertanggung jawab atas pengoperasian dan pengembangannya.

Didampingi Kepala Satuan Kerja Pelaksanaan Cipta Karya Wilayah I Provinsi NTT, Zubaidi, ST, dan PPK Air Minum dan Sanitasi Wilayah I, Yasintha, Didik mengatakan kapasitas SPAM Raknamo yang mencapai 2 x 40 liter per detik sebenarnya mampu melayani masyarakat dalam jumlah yang jauh lebih besar.

Hingga awal Juli 2026, progres pekerjaan bangunan bawah telah mencapai 36 persen, sementara pengadaan komponen bangunan atas hampir tuntas dengan progres 96 persen.

Jembatan gantung dengan bentang sepanjang 100 meter ini menjadi proyek strategis yang akan menghubungkan Pulau Rote dengan Pulau Usu.

Kehadirannya diharapkan membuka akses transportasi yang lebih aman sekaligus meningkatkan pelayanan pendidikan, kesehatan, perekonomian, hingga pengembangan pariwisata di pulau terluar tersebut.

Kepala Satker PJN Wilayah I provinsi NTT,Azhary, melalui Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) 1.2 Provinsi NTT, Audrian Ramanta Herdy, S.T, M.Sc menjelaskan pembangunan Jembatan Gantung Usu dilaksanakan melalui dua paket pekerjaan, yakni bangunan bawah dan bangunan atas.

Paket bangunan bawah dikerjakan oleh PT. WIKA IKON, sedangkan bangunan atas dilaksanakan oleh CV. Jaya Karya. Total nilai kedua paket mencapai sekitar Rp.13 miliar.

Kepala Satker PJN Wilayah III Provinsi NTT, Aan Marandius, S.T., M.T., mengatakan ketiga paket tersebut menunjukkan progres yang terus meningkat baik dari sisi fisik maupun keuangan.

“Paket pertama adalah preservasi ruas Labuan Bajo–Malawatar-Ruteng. Berdasarkan data terakhir, progres fisik mencapai sekitar 48 persen, sedangkan progres keuangan telah mencapai 52 persen,” ujarnya kepada wartawan tv-beritakota.com di Kupang.

Sementara itu, paket preservasi ruas Ruteng–Reo Kedindi hingga KM 2.10 mencatat progres fisik sekitar 77 persen dengan realisasi keuangan mencapai 74 persen.

Adapun paket preservasi ruas KM 2.10–Bajawa-Gako telah mencapai progres fisik sekitar 65 persen, sedangkan progres keuangan sekitar 69 persen.

Sebanyak 97 paket usulan tersebut telah disampaikan kepada Kementerian Pekerjaan Umum melalui Aplikasi Sinergitas, Transparansi, Integrasi, dan Akuntabel (SiTIA).

Saat ini seluruh usulan memasuki tahapan verifikasi untuk memastikan kelengkapan administrasi, kesiapan teknis, serta kelayakan pelaksanaan sebelum diteruskan ke pemerintah pusat.

Kepala Seksi Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur Jalan (KPIJ) BPJN NTT, Mahmah Dian Mahendra, S.T., M.T., mengatakan seluruh pemerintah daerah di NTT telah menyampaikan usulannya dan kini sedang diverifikasi secara bersama-sama oleh BPJN NTT, Pemerintah Provinsi NTT, dan pemerintah kabupaten/kota.

“Semua pemerintah daerah sudah mengusulkan melalui aplikasi SiTIA. Sekarang kami melakukan verifikasi bersama pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota sebelum diteruskan ke tahapan berikutnya,” kata Mahmah saat dikonfirmasi di sela kegiatan Verifikasi dan Validasi Usulan Penanganan Jalan Daerah melalui skema Inpres Nomor 11 Tahun 2025 di Kupang, Kamis (2/7/2026).

Hal tersebut disampaikan Kepala Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional (PJN) Wilayah III Provinsi NTT, Aan Marandius, S.T., M.T., kepada wartawan tv-beritakota.com, Kamis ( 2/7/2026) di sela -sela kegiatan Verifikasi dan Validasi Usulan Penanganan Jalan Daerah Melalui Skema Inpres Nomor 11 tahun 2025 yang diselenggarakan BPJN NTT di Kupang, 2–3 Juli 2026.

Aan menjelaskan, usulan tersebut berasal dari empat kabupaten di Pulau Flores bagian barat dan tengah, yakni Kabupaten Manggarai Barat sebanyak tiga usulan, Manggarai Timur tiga usulan, Kabupaten Manggarai empat usulan, dan Kabupaten Ngada empat usulan.

“Total ada 14 usulan dari empat pemerintah kabupaten. Di antaranya merupakan usulan baru dan ada juga paket lanjutan,” ujarnya.

Menurut Aan, beberapa ruas yang diusulkan sebagai paket lanjutan antara lain Lingkar Batu Gosok, Kisol, Wolokela–Late, serta ruas jalan Dintor.

Salah satu kebijakan strategis yang diterapkan dalam program jalan daerah  tersebut adalah kewajiban penggunaan Teknologi Bahan Asbuton sebagai bagian dari penguatan penggunaan produk dalam negeri sekaligus mendukung hilirisasi Aspal Buton.

Menindaklanjuti kebijakan nasional tersebut, Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Nusa Tenggara Timur (NTT) bergerak cepat membangun sinergi dengan pemerintah daerah.

Melalui koordinasi dan sinkronisasi bersama pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota, BPJN NTT mendorong agar seluruh usulan ruas jalan dalam Program IJD 2026 mengakomodasi penggunaan teknologi berbasis Asbuton.

Kepala Seksi Preservasi BPJN NTT, Rofinus Ngilo, S.T., menjelaskan bahwa kebijakan penggunaan Teknologi Bahan Asbuton berlaku secara nasional dan menjadi arahan Direktorat Jenderal Bina Marga kepada seluruh Balai Pelaksanaan Jalan Nasional di Indonesia.

Penandatanganan kontrak paket penggantian jembatan Oesapa senilai Rp.66 miliar tersebut dilakukan oleh PPK 1.1 Provinsi NTT, Paul Zakarias Hugo, ST., MT., bersama Direktur PT Selosari, Muhammad Rifai, ST.

Berdasarkan Surat Perjanjian Harga Satuan Nomor HK0201/T/Bpjn11.6.1/2026/510, proyek strategis nasional tersebut memiliki masa pelaksanaan 540 hari kalender sejak diterbitkannya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK), serta masa pemeliharaan selama 365 hari kalender.

Direktur PT Selosari, Muhammad Rifai, menegaskan pihaknya berkomitmen menjaga kualitas konstruksi sesuai seluruh spesifikasi teknis yang telah ditetapkan dalam kontrak.

“Kami memastikan kualitas konstruksi akan dikerjakan sesuai spesifikasi dan teknologi yang dipersyaratkan. Itu menjadi komitmen kami sebagai penyedia jasa,” ujarnya.