Penyidik Satreskrim Polres Ende berhasil mengamankan mantan Direktur Potensi Sumber Daya Sosial (PSDS) Kementerian Sosial RI, Raden Rasman, M.Si.

Raden telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyimpangan bantuan 25 unit kapal penangkap ikan bagi kelompok nelayan di Kabupaten Ende.

Tersangka diamankan di Kota Bandung, Jawa Barat, setelah sebelumnya dua kali mangkir dari panggilan penyidik tanpa memberikan alasan yang dinilai patut dan wajar.

Penjemputan paksa tersebut dilakukan sebagai bagian dari proses penyidikan untuk memastikan pemeriksaan terhadap tersangka dapat berjalan sesuai ketentuan hukum.

Kapolres Ende, AKBP Yudhi Franata, menjelaskan bahwa kasus yang ditangani berkaitan dengan program hibah langsung dalam negeri berupa pembangunan 25 unit kapal penangkap ikan berbahan fiberglass berkapasitas 5 Gross Ton (GT) yang bersumber dari bantuan Kementerian Sosial RI Tahun Anggaran 2022–2023.

Saat dirinya bekerja keras sebagai tenaga kerja Indonesia (TKI) di Malaysia, sang suami justru diduga menjalin hubungan dengan perempuan lain hingga hidup bersama layaknya pasangan suami istri.

Kasus dugaan perzinahan dan hidup bersama di luar perkawinan tersebut kini ditangani Direktorat Reserse PPA dan PPO Polda NTT setelah korban membuat pengaduan resmi ke pihak kepolisian.

Direktorat Reserse PPA dan PPO Polda NTT bergerak cepat menindaklanjuti laporan tersebut.

Melalui Tim Zero yang dipimpin AKP Djafar A. Alkatiri, S.H., aparat kepolisian mengamankan dua terduga pelaku pada Selasa (19/5/2026) sekitar pukul 17.55 WITA di wilayah Desa Nitneo, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang.

Direktur Reserse PPA dan PPO Polda NTT, Nova Irone Surentu menjelaskan, kasus itu bermula dari pengaduan seorang perempuan yang mengaku menjadi korban dugaan perselingkuhan suaminya selama dirinya bekerja di luar negeri.

Kejaksaan Negeri TTU menegaskan bahwa uang sebesar Rp.5 juta yang sebelumnya dititipkan oleh salah satu anggota Dewan Pengawas Perumda kini resmi disita dan dijadikan barang bukti dalam perkara tersebut.

Kasus ini menjadi perhatian publik karena menyangkut tata kelola perusahaan daerah yang bergerak di sektor pelayanan air minum bagi masyarakat Kabupaten TTU.

Dalam proses penyidikan yang dilakukan Kejari TTU, penyidik menemukan adanya pembayaran honor kepada salah satu anggota Dewan Pengawas Perumda Air Minum Tirta Cendana periode 2022–2024, yakni Eusebius Sila Kefi (ESK), yang belum dilakukan pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21.

Nilai pajak yang seharusnya dipungut tersebut mencapai Rp5.000.000 untuk periode Januari 2022 hingga Juni 2024 atau selama dua tahun enam bulan.

Temuan itu diperoleh penyidik melalui Berita Acara Permintaan Keterangan pada tahap penyelidikan serta Berita Acara Pemeriksaan saat perkara memasuki tahap penyidikan.

Dalam operasi pengembangan kasus yang berlangsung selama lima hari, aparat berhasil membongkar jaringan peredaran psikotropika dan obat keras ilegal lintas daerah yang terhubung hingga Jakarta dan Tangerang, Banten.

Pengungkapan kasus tersebut merupakan hasil pengembangan dari penangkapan tersangka berinisial MI yang sebelumnya telah diamankan dan ditahan di Rumah Tahanan Polda NTT dalam perkara psikotropika.

Berbekal hasil pemeriksaan dan pendalaman penyidikan sejak 12 hingga 16 Mei 2026, Ditresnarkoba Polda NTT bergerak melakukan pelacakan terhadap jaringan pemasok obat-obatan ilegal yang diduga memasok barang ke wilayah Nusa Tenggara Timur melalui jalur pengiriman paket dan transaksi daring.

Plh. Dirresnarkoba Polda NTT, Kombes Pol. Sajimin, mengatakan pengembangan kasus tersebut dilakukan atas arahan langsung Kapolda NTT sebagai bentuk keseriusan institusi kepolisian dalam memutus mata rantai peredaran obat-obatan berbahaya yang mengancam generasi muda.

Saat memimpin apel bersama personel Polresta Kupang Kota dan Polsek jajaran, Senin (11/5/2026) pagi, Kapolresta mengungkapkan, tiga korban yang meninggal tersebut ditemukan di lokasi berbeda, mulai dari area umum di Kali Liliba hingga kamar kos.

Para korban juga berasal dari latar belakang pekerjaan yang berbeda, di antaranya mahasiswa dan pekerja swasta yang diketahui tinggal sendiri di tempat kos.

“Kemarin kita mendapatkan tiga warga meninggal dunia, baik yang di tempat umum Kali Liliba maupun di kamar kos. Pekerjaan mereka juga berbeda, ada yang mahasiswa dan swasta dan tinggal sendiri di kos,” ujar Kombes Djoko Lestari di hadapan personel.

Menanggapi peristiwa itu, Kapolresta langsung memerintahkan para Kapolsek dan Bhabinkamtibmas agar lebih aktif melakukan pengecekan terhadap rumah-rumah kos di wilayah masing-masing.

Pengungkapan kasus ini menjadi bukti keseriusan Polda NTT dalam memperkuat pengawasan internal serta menindak tegas setiap bentuk penyimpangan di lingkungan institusi Polri.

Kasus tersebut terungkap setelah Kapolda NTT, Irjen Pol Dr. Rudi Darmoko, S.I.K., M.Si., menginstruksikan pelaksanaan Analisis dan Evaluasi (Anev) pengelolaan senjata api melalui petunjuk dan arahan kepada seluruh satuan kerja dan satuan wilayah jajaran Polda NTT.

Arahan itu kemudian ditindaklanjuti oleh Karo Log Polda NTT, Kombes Pol. Aldinan R.J. Hanter Manurung, S.H., S.I.K., M.Si., bersama Kabid Propam Polda NTT, AKBP Muhammad Andra Wardhana, S.H., S.I.K., M.T.r.Opsla, dengan melakukan audit menyeluruh terhadap keberadaan dan penggunaan senjata api dinas.

Dari hasil audit tersebut, tim berhasil menemukan dua pucuk senjata api dinas milik Polda NTT di wilayah Bali.

Kegiatan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan dilaksanakan di Aula Lopo Sasando, Kupang, dan dipimpin langsung oleh Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) NTT, Roch. Adi Wibowo.

Prosesi berlangsung khidmat sejak pukul 09.00 WITA, meliputi pembacaan Surat Keputusan Jaksa Agung RI, pengambilan sumpah jabatan, penandatanganan berita acara, serta penyerahan tanda jabatan dan tongkat komando.

Pelantikan ini didasarkan pada Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 488 Tahun 2026 tanggal 13 April 2026 serta Keputusan Nomor KEP-IV-347/C/04/2026 tanggal 13 April 2026 tentang pemberhentian dan pengangkatan dalam jabatan struktural Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kejaksaan RI.

Daftar Pejabat yang Dilantik di Kejati NTT:

• Dr. Wahyu Sabrudin, S.I.P., S.H., M.H. sebagai Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi NTT

• Dr. Subagio Gigih Wijaya, S.H., M.H. sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Ende

Dalam konferensi pers yang digelar Selasa (5/5/2026), terungkap bahwa praktik ilegal tersebut menyebabkan potensi kerugian negara lebih dari Rp10,16 miliar.

Pengungkapan ini menjadi respons atas keluhan masyarakat terkait kelangkaan BBM subsidi di sejumlah wilayah, sekaligus menegaskan komitmen kepolisian dalam memastikan distribusi energi tepat sasaran.

Konferensi pers dihadiri jajaran pejabat utama Polda NTT, di antaranya Karo Ops Kombes Pol Jhony Afrizal Sharifudin, Dirreskrimsus Kombes Pol Hans Rachmatulloh Irawan, Kabidhumas Kombes Pol Henry Novika Chandra, serta Kabidpropam AKBP Muhammad Andra Wardhana.

Kegiatan ini juga diikuti oleh para Kasat Reskrim Polres jajaran secara daring.

Kabidhumas Polda NTT Kombes Pol Henry Novika Chandra menegaskan bahwa penindakan ini merupakan instruksi langsung Kapolda NTT Irjen Pol Dr. Rudi Darmoko untuk memberantas praktik penyalahgunaan BBM subsidi.

Pengungkapan ini berawal dari kecurigaan aparat terhadap aktivitas pembelian BBM dalam jumlah tidak wajar di sejumlah SPBU.

Setelah dilakukan penelusuran, polisi akhirnya mengamankan dua pria berinisial AF alias Ano dan YT alias Jon.

Dari tangan keduanya, petugas menyita total 910,5 liter Pertalite. Rinciannya, sebanyak 484,5 liter diamankan dari AF, sementara 426 liter lainnya dari YT.

BBM tersebut ditemukan tersimpan dalam botol dan jerigen, siap untuk didistribusikan kembali.

Kapolres Sikka, AKBP Bambang Supeno, S.I.K., menjelaskan bahwa modus yang digunakan para terduga pelaku adalah membeli BBM secara berulang dengan memanfaatkan barcode kendaraan.

“Dari hasil klarifikasi awal, mereka melakukan pembelian berulang, kemudian menampung BBM tersebut untuk dijual kembali ke wilayah Flores Timur dengan tujuan meraup keuntungan,” jelasnya.

Sebanyak 11 juta batang rokok ilegal berhasil diamankan dalam operasi gabungan Polres Belu dan Bea Cukai Atambua.

Nilai potensi kerugian negara yang berhasil ditekan pun tidak kecil—mencapai Rp23,1 miliar.

Atas capaian tersebut, Kapolda Nusa Tenggara Timur,Kapolda Nusa Tenggara Timur (NTT) Irjen Pol Dr. Rudi Darmoko, S.I.K., M.Si,  menyampaikan apresiasi tinggi kepada jajaran di lapangan.

Pujian itu disampaikan melalui Kabidhumas Polda NTT,  Kombes Pol Henry Novika Chandra, S.I.K., M.H, di Mapolda NTT, Senin (27/4/2026).

“Ini bukan sekadar pengungkapan kasus, tetapi bukti nyata bahwa aparat kita bekerja dengan profesional, solid, dan tidak memberi ruang bagi praktik ilegal di wilayah perbatasan,” tegas Kabidhumas.

Barang bukti yang diamankan berupa 11.000.000 batang rokok jenis Sigaret Putih Mesin (SPM), yang diduga kuat diselundupkan oleh jaringan lintas negara dengan melibatkan warga negara asing.